5,HBL,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,universitas mercu buana,2019

AN NISA RIZKI YULIANTI (MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA)

43218010031

Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)

AKUNTANSI S1

ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN

Menurut peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi : Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

·         Jenis Lembaga Pembiayaan meliputi :

a)      Perusahaan Pembiayaan:

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

b)      Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

c)      Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

·         Manfaat Lembaga Pembiayaan

Manfaat adanya lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, oleh karena itulah lembaga pembiayaan ini harus dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat.           Fungsi untuk masyarakat dan fungsi untuk pembangunan infrastruktur. Masyarakat bisa terbantu terkait permasalahan modal untuk usaha dengan adanya lembaga pembiayaan ini. Masyarakat bisa terhindar dari rentenir yang bisa saja sih memberikan pinjaman, tapi bunganya juga sangat tinggi. Nah, lembaga pembiayaan ini bisa membantu pengusaha kecil dengan modal yang terbatas untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan.Kemudian, untuk sektor infrastruktur juga berperan dalam membantu pengembang infrastruktur. Tidak semua pengembang infrastruktur punya dana yang besar untuk menjalankan proyeknya. Oleh karena itu, adanya lembaga pembiayaan yang fungsinya hampir mirip dengan bank umum, bisa membantu ketersediaan dana untuk pelaku pengembang infrastruktur ini.

·         Peran Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan memiliki peran cukup penting, yakni sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk menunjang pertumbuhan prekonomian nasional, menampung, manyalurkan aspirasi dan minat masyarakat serta berperan penting pada pembangunan, dimana lembaga ini diharapkan masyarakat maupun sebagai pelaku usaha dapat mengatasi masyalah yang umum yakni dari segi permodalan.

·         Peran kegiatan bisnis.

a)      Keuntungan atau Profit

b)      Pengadaan barang/jasa

c)      Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat

d)     Full employment

e)      Keberadaan perusahaan dalam jangka panjang

f)       Kemajuan atau pertumbuhan

g)      Prestise dan prestasi

FUNGSI ASURANSI

1.      Fungsi Primer

Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer mechanism).

Penghimpun Dana – Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.

Premi Seimbang – Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium).

2.      Fungsi Sekunder

Export Terselubung – Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata keluar negeri. Perangsang Pertumbuhan Ekonomi – untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.

·         JENIS – JENIS ASURANSI

1)      Asuransi Jiwa

Jenis suransi jiwa ini memberikan suatu keuntungan finansial kepada orang yang ditunjuk atas kematian tertanggung. Berbagai bentuk sebuah asuransi jiwa yang dikeluarkan. Beberapa menyediakan pembayaran hanya sesudah kematian tertanggung, sebagian perusahaan asuransi yang lain ada bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.

2)      Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan salah satu jenis asuransi yaitu sebuah produk asuransi yang khusus menangani suatu masalah kesehatan yang diakibatkan sebuah penyakit dan menanggung suatu proses perawatan kepada pada anggota asuransi nya. Umumnya termasuk untuk melindungi dan menanggung pada cedera, cacat, sakit, dan kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan ini bisa dibeli untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

3)      Asuransi Kendaraan

Dari sekian jenis asuransi, asuransi Yang sering digunakan asuransi mobil. Yakni asuransi terhadap cedera kepada orang lain atau terhadap suatu kerusakan pada kendaraan orang lain yang disebabkan oleh suatu kendaraan tertanggung. Asuransi mobil juga bisa membayar untuk kehilangan, atau kerusakan, kendaraan bermotor tertanggung.

4)      Asuransi kepemilikan rumah dan properti

Asuransi pemilik rumah untuk melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, asuransi properti pribadi ini melindungi terhadap kehilangan, atau kerusakan, barang-barang tertentu milik pribadi. ini termasuk untuk melindungi dan memberikan suatu keringanan jika terjadi kecelakaan pada rumah anda seperti kebakaran dan lain sebagainya.

5)      Asuransi pendidikan.

Salah satu jenis asuransi yang paling populer saat ini. Asuransi pendidikan adalah suatu solusi cerdas untuk menjamin suatu kehidupan menjadi lebih baik. contohnya orang tua yang mengasuransikan sebuah pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi tergantung pada jenis pendidikan yang ingin didapatkan kelak.

·         TUJUAN ASURANSI

1)      Tujuan Asuransi untuk Pengalihan Resiko Tujuan Asuransi yang paling utama ialah untu pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung sudah menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika sewaktu-waktu bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita suatu kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan bisa mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.

2)      Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Ganti Rugi Tujuan asuransi yang selanjutnya ialah pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada suatu masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa sungguh-sungguh akan terjadi.

3)      Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Santunan Selanjutnya tujuan asuransi untuk pembayaran santunan yaitu Asuransi suatu kerugian dan juga asuransi jiwa yang diadakan yang berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung.

4)      Tujuan Asuransi untuk Kesejahteraan Anggota Tujuan asuransi yang terakhir yakni untuk kesejahteraan anggotanya. jika beberapa orang berhimpun dalam sebuah perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai si penanggung, sedangkan pada anggota perkumpulanlah yang berkedudukan tertanggung.

·         KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN ASURANSI

Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai dengan pasal 1341 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :

a)      Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari pasal ini terdapat kata “Secara sah” berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditentukan oleh hukum, dan kata “mengikat sebagai Undang-undang” yang berarti mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian.

b)      Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat secara sah akan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja (pasal 1338 KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya. Apabila perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak mengikat. Jika ada salah satu pihak ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

c)      Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang artinya bahwa perjanjian menuntut kepatutan dan keadilan. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan serta Undang-undang.

Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya adalah :

1.      Adanya peristiwa yang tidak tertentu

2.      Hubungan sebab akibat

3.      Cacat atau kebusukan benda

4.      Kesalahan sendiri dari tertanggung

5.      Azas indemnity (keseimbangan)

6.      Nilai benda yang dipertanggungkan

7.      Hal-hal yang memberatkan risiko

8.      Subrograsi

9.      Persekutuan dari penanggung

Saya akan mengambil contoh implementasi lembaga pembiayaan yang diterapkan di Indonesia yaitu ;

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PT. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau PT. Indonesian Eximbank dibentuk melalui UU No.2 Tahun 2009, disebutkan bahwa lembaga ini adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor nasional

• Memberikan bantuan dalam rangka ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;
• Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (non-bankable but feasible) untuk peningkatan ekspor nasional; dan
• Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan

Produk keuangan yang ditawarkan:

·         Pembiayaan

Konvensional

1.      Buyer’s credit

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Importir oleh Indonesian Eximbank dalam rangka meningkatkan ekspor terkait.

2.      Kredit investasi ekspor

Pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk membiayai investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi untuk kegiatan ekspornya

3.      Kredit modal kerja ekspor (KMKE)

Pembiayaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir. Produk ini dapat dibagai menjadi dua, yaitu:

·         KMKE transaksional, diberikan berdasarkan modal kerja dalam satu cycle.

·         KMKE tahunan, diberikan sesuai kebutuhan modal kerja berdasarkan data historis penjualan dan proyeksi ekspor dalam satu tahu ke depan (dengan memerhatikan trade cycle yang bersangkutan).

4.      Pembiayaan L/C impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Fasilitas pembiayaan atas kewajiban pembayaran L/C atau SKBDN yang diterbitkan Bank pelaksana dalam rangka pembelian (impor) bahan baku, suku cadang atau mesin yang mendukung kegiatan produksi barang atau jasa ekspor.

5.      Penerbitan L/C impor.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesian Exim bank untuk menerbitkan L/C dalam rangka pengadaan bahan baku, suku cadang atau mesin untuk mendukung kegiatan ekspor.

Jumlah perusahaan Lembaga Pembiayaan di Indonesia ( 2012 - Agustus 2018). Hingga akhir Agustus 2018 lembaga Pembiayaan di Indonesia mencapai 255 perusahaan. Jumlah Tersebut terdiri dari 188 perusahaan pembiayaan, 65 perusahaan modal ventura dan 2 perusahaan pembiayaan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Hapzi,ali.2019. Modul Aspek Hukum Lembaga pembiayaan.

2.      Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/139-lembaga-pembiayaan-ekspor-indonesia

https://www.cermati.com/artikel/mengenal-perusahaan-pembiayaan-dan-cara-kerjanya